KUBURAYA

Jatah CPNS Kalbar 5.885 Orang



Pembukaan pendaftaran kemungkinan November. Menpan berikan izin prinsip. Banyak menerima guru disusul tenaga medis.

Pontianak. Kalbar mendapatkan jatah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2008 sebanyak 5.885 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari formasi Sekretaris Desa (Sekdes), tenaga honorer dan pelamar umum meliputi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
”Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) sudah memberikan persetujuan prinsip berupa penetapan jumlah formasi penerimaan CPNS,” kata Waliudin, Kabid Mutasi dan Penerimaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar kepada Equator di ruang kerjanya, Kamis (16/10) siang kemarin.
Dari formasi 5.885 orang tersebut dengan klasifikasi 301 orang untuk Sekdes, tenaga honorer 568 orang, dan pelamar umum 5.051 orang. Secara rinci pelamar umum terdiri dari tenaga guru 3.207 orang, tenaga kesehatan sebanyak 974 orang dan tenaga teknis 835 orang.
Menurut Waliudin, khusus untuk sekdes prosesnya sudah dilakukan di setiap kabupaten yang memiliki sekdes, dan telah mengusulkannya melalui Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri.
Usulannya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) disampaikan oleh Depdagri khusus untuk sekdes. Sedangkan tenaga honorer sesuai jumlah alokasi yang ditetapkan oleh Menpan, Kepala BKN telah mengeluarkan daftar nominatif tenaga honorer yang akan diusulkan pengangkatannya tahun 2008 ini.
Sedangkan untuk pelamar umum, Waliudin mengungkapkan rekrutmen berdasarkan jumlah formasi yang diberikan Menpan. Selanjutnya oleh gubernur atau bupati/walikota nantinya akan dirinci sesuai kebutuhan setiap daerah.
”Contohnya, di provinsi membutuhkan tenaga kesehatan 120 orang. Nah dari 120 orang tersebut nanti di rinci ada dokter, perawat, fisioterapi dan sebagainya yang berkaitan dengan tenaga kesehatan,” urai Waliudin.
Dijelaskan dia, rincian tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Menpan. Begitu pula yang ada di Kabupaten/Kota. ”Untuk kabupaten/kota ini justru mereka direpotkan lagi dengan banyaknya formasi untuk guru,” katanya.
Hampir setiap kabupaten mendapatkan alokasi di atas 200 formasi guru kecuali Kabupaten Pontianak yang hanya 61 orang. ”Tetapi mereka juga sedang mengusahakan agar Kabupaten Pontianak mendapatkan tambahan alokasi guru,” terangnya.
Saat ini, kata Waliudin, semua kabupaten/kota sudah menyampaikan rincian usulan formasinya ke Menpan hanya saja hingga saat ini belum turun persetujuannya. Informasi dari Menpan sebelumnya ternyata masih ada kabupaten yang baru menyampaikan formasi dalam minggu ini.
Berkaitan rencana pelaksanaan pengadaan CPNS sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 30 tahun 2007 tentang pelaksanaan CPNS dalam satu provinsi, harus dilaksanakan secara bersamaan. Maka, sambil menunggu persetujuan Menpan terhadap rincian usulan formasi yang disampaikan, BKD Provinsi sedang menyusun jadwal untuk mengundang seluruh pejabat pengelola kepegawaian di kabupaten/kota se-Kalbar. ”Agendanya membicarakan persiapan dan jadwal pelaksanaan CPNS formasi 2008,” ungkapnya.
Kepastian pelaksanaan penerimaan CPNS ini, kata dia, akan ditentukan setelah BKD Provinsi bermusyawarah dengan kabupaten/kota dan memperkirakan waktu turunnya persetujuan dari Menpan.
”Yang jelas, targetnya itu akan kita laksanakan sebelum berakhirnya tahun 2008, bisa November bisa awal Desember atau paling lama pertengahan Desember. Semakin cepat persetujuan Menpan keluar maka akan semakin cepat pula pelaksanaannya,” terangnya.
Diinformasikan pula untuk pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2008 ini, sebenarnya menjadi kewenangan masing-masing pejabat pengelola kepegawaian. Artinya, bupati/walikota kalau memang sanggup melaksanakan perekrutan sendiri, diperbolehkan.
”Tetapi pelaksanaan tesnya harus bersamaan. Misalnya kabupaten/kota membuat soal sendiri dan pengolahan Lembar Jawaban Kerja (LJK, red) sendiri boleh-boleh saja tetapi untuk tesnya harus serempak,” papar Waliudin.
Sementara itu, bagi kabupaten/kota yang belum siap melaksanakan sendiri pengadaan CPNS 2008, akan difasilitasi oleh Pemprov. Mulai dari penyiapan LJK, soal dan pengolahan LJK. ”Itu bagi yang belum siap, tapi kalau mereka sudah siap dipersilakan. Karena pengadaan ini tanggung jawab setiap kabupaten/kota, gubernur dalam hal ini hanya memfasilitasi kabupaten/kota yang belum siap melaksanakan sendiri,” ujarnya. (ian)